oleh

WOW… ‼.. Kepulangan Supadi Dinanti Ribuan Masyarakat Tarokan.. ‼

KEDIRI | optimistv.co.id – Masyarakat Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kediri, yang sudah lama ditinggal oleh Supadi Subiari Erlangga, sudah tidak sabar pingin ketemu dengan pemimpinnya.

Pria ndeso dari Dusun Bukaan, ini ibarat magnit buat warganya. Pasalnya selama ini warga merasakan saat kepemimpinannya dan saat ditinggalkan. Baru ditinggal sekitar 3 bulan masyarakat Tarokan sudah bisa merasakannya.

Pria yang akrap disapa Supadi SE tersebut lagi menjalani sidang di Pengadilaan Negeri (PN) Kediri, karena dilaporkan oleh rivalnya dalam pilkades tahun 2019 lalu.

Dimata masyarakat Tarokan, mungkin Kediri, pria berperawakan semampai ini terkenal sangat loyal sama semua lapisan masyarakat. Semenjak dijadikan tersangka, masyarakat Tarokan sangat merasakan langsung dampaknya.

Seperti yang diutarakan oleh Pak Joyo (46) warga Tarokan menuturkan, yang saya rasakan, Pak lurah Supadi itu selama menjabat Kades sangat loyal sama warganya. Ribuan warganya yang kurang mampu diberi bantuan dan disantuni, “ucapnya.

“Disaat seperti ini, sosok Pak Supadi ditunggu oleh ribuan warga Tarokan, karena dia itu selalu memperhatikan nasip dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi semenjak kena kasus ini masyarakat merasa ikut terdampak dan susah juga, “ujarnya.

Hal senada disampaikan Pak Yono (56) warga Geneng, jika ada Pak Supadi, saat-saat seperti ini bantuan macam-macam sudah mengalir, apalagi ada pandemi virus corona, Pak Lurah pasti ada di barisan depan memberi bantuan warganya. Saat ini sangat terasa ditinggal Pak Lurah. Semoga cobaan ini segera selesai dan bisa melaksanakan amanah warga, “ucapnya.

Perlu diketahui, dalam sidang kedua belas yang dilaksanakan dengan video teleconference, kamis (28/5/2020). Seperti biasanya,
Majelis hakim dipimpin oleh Hakim Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H dengan Hakim anggota M. Fahmi Hari Nugroho, S.H, M.H dan Melina Nawang Wulan, S.H, M.H. Dengan Jaksa Penuntut Umum Tommy Marwanto, S.H.,dan Iskandar, S.H. Sedang terdakwa didampingi oleh Prayogo Laksono, S.H, M.H, dan Eryck Andikha Permana, S.H.

Pengacara Supadi, Prayogo Laksono, SH., MH dan Erick, SH.

Jaksa penuntut umum (JPU), Iskandar, S.H dan Tommy Marwanto, S.H, menuntut terdakwa Supadi selama setahun dan denda sebesar 10 juta. Terdakwa dianggap terbukti melanggar pasal
93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menurut Penasehat hukum (PH) terdakwa, Prayogo Laksono, S.H, M.H dan Erick Andikha Permana, S.H, menjelaskan, “Kita semua tahu, mengapa sidang yang harusnya hari selasa (26/5/2020) sempat ditunda, karena apa…???. Jaksa penuntut umum belum siap, dengan alasan belum siap tuntutan, itu sudah membuktikan bahwa Jaksa itu dalam hati kecilnya sebetulnya ragu dalam penuntutan. Karena apa..???. Fakta-fakta dipersidangan kita semua tahu apa yang terjadi di fakta persidangan, “ucapnya.

“Semua menilai bahwa SE itu mereka hanya mengasumsikan, bahwa para saksi itu mengasumsikan sarjana ekonomi. Jadi tidak ada satupun saksi yang menyakinkan bahwa terdakwa itu sarjana ekonomi. Selama fakta dipersidangan tidak ada saksi yang dirugikan, “tegas pengacara muda asli dari Nganjuk tersebut.

Lebih lanjut Yoga, panggilan akrapnya menjelaskan, Substansi selama persidangan semua saksi tidak ada yang dirugikan. Termasuk saksi pelapor Bambang Suhartono dan istri pelapor, Mulyaningsih, tidak dirugikan secara materiil.

Pasal yang disangkakan terhadap Pak Supadi yakni pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 UU No. 12 tahin 2012 tentang Pendidikan Tinggi, “ucapnya.

“Kita didalam pembelaan sudah jelas, bahwa untuk mengupas pasal tersebut kita itu bisa menilai pasal secara lever lux, hanya dibaca pasal apa adanya itu. Tapi karena ini adminitrasi pena law (pidana adminitrasi), pasal satu dengan pasal lainnya harus saling terkait sehingga bisa kami simpulkan. Sehingga hak hukum apa hendak dilindungi didalam pasal tersebut, yakni hak hukum untuk perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan gelar, “jelasnya.

“Jadi apabila Pak Supadi tidak pernah kuliah dan tidak mempunyai ijasah sarjana ekonomi itu tidak bisa dikenakan pasal ini. Karena hak hukum yang dilindungi oleh pasal ini adalah hak hukum perguruan tinggi yang berhak keluarkan gelar.

“Sesuai dengan permohonan pembelaan dan pledoi kami secara runtut dan tegas, harusnya Pak Supadi bebas, “pungkasnya.

Reporter : Hadi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed