oleh

Warga Tarokan Yakin Kades Supadi Hari Ini Diputus Bebas

KEDIRI | optimistv.co.id – Warga Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, yang terus mengikuti jalannya sidang kasus Kepala Desa (kades) Supadi, meyakini bahwa pada sidang putusan yang rencananya akan digelar, Kamis, 11 Juni 2020 jam 13.00, akan diputus bebas oleh majelis hakim.

Supadi di mata warganya adalah sosok kepala desa yang cocok. Dengan sentuhan tangan dinginnya, bisa merubah Desa Tarokan yang dulunya dipandang terbelakang sekarang jadi ramai dan maju pesat.

“Masyarakat Tarokan mengharap, semoga dalam sidang putusan nanti, majelis hakim yang mulia bisa memutus Supadi bebas. Pasalnya selama persidangan tidak adanya saksi yang memberatkan dan merasa dirugikan secara materiil oleh Supadi,” tutur salah satu warga yang mengaku terus mengikuti perkembangan proses hukumnya.

Selain itu, lanjut sumber sama, dari fakta di persidangan dan dengan menghadirkan 16 saksi, semuanya juga tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal senada juga diungkapkan Andhi (46), warga Dusun Gebangkerep. Menurutnya, Supadi di mata warga merupakan sosok yang suka membantu.

“Setiap tahunnya minimal dua kali selalu membagikan paket sembako kepada ribuan kaum duafa, yatim dan warga kurang mampu. Tidak main-main, jumlahnya mencapai ribuan paket,” tegasnya.

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Riyanto (56), tokoh masyarakat Dusun Geneng yang mengaku kalau dalam hatinya merasa yakin nantinya Kades Supadi akan diputus bebas.

“Saya itu tau siapa Pak Supadi. Apalagi selama sidang berlangsung tidak ada saksi yang mengatakan dirugikan oleh Pak Supadi. Kl yang dirugikan saja tidak ada, kan logikanya bebas,” ucapnya bersemangat.

Menurut Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Prayogo Laksono, S.H, M.H dan Erick Andikha Permana, S.H, semua menilai bahwa huruf SE itu mereka asumsikan sebagai sarjana ekonomi.

“Jadi tidak ada satupun saksi yang menyakinkan bahwa terdakwa itu bergelar Sarjana Ekonomi, dan selama di persidangan tidak ada fakta atau kesaksian yang mengaku dirugikan,” tegasnya

Lebih lanjut Yoga, panggilan akrabnya menjelaskan, di dalam pembelaan sudah mengupas pasal yang dijeratkan kepada kliennya itu bisa dinilai pasal secara lever lux, hanya dibaca pasal apa adanya itu. Tapi karena ini adminitrasi pena law (pidana adminitrasi), pasal satu dengan pasal lainnya harus saling terkait sehingga baru bisa disimpulkan. Sehingga hak hukum apa hendak dilindungi di dalam pasal tersebut, yakni hak hukum untuk perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan gelar.

“Jadi apabila Pak Supadi tidak pernah kuliah dan tidak mempunyai ijasah Sarjana Ekonomi, itu tidak bisa dikenakan pasal ini. Karena hak hukum yang dilindungi oleh pasal tersebut adalah hak hukum perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan gelar,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandar, SH dan Tommy Marwanto, SH, menuntut terdakwa Supadi dengan hukuman selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 10 juta. Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal
93 junto Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sedangkan menurut agendanya, siang nanti majelis hakim yang diketuai Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H dengan hakim anggota, M. Fahmi Hari Nugroho, S.H, M.H dan Melina Nawang Wulan, S.H, M.H, rencananya akan membacakan putusan kasus yang menyita perhatian masyarakat luas tersebut.

Reporter : Hadi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed