oleh

Supadi Kembali Dipenjara, Warga & PH Merasa Kecewa

KEDIRI | optimistv.co.id – Beberapa warga Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, yang mengikuti jalannya persidangan kasus dugaan penggunaan gelar palsu yang mendudukkan Kadesnya, Supadi bin Subiari, sebagai terdakwa, Kamis, 11 Juni 2020 mengaku kecewa.

Pasalnya, sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kediri yang ditunggu-tunggu warga itu ternyata ditunda seminggu lagi berikutnya. Padahal sebelumnya warga mengaku sangat yakin kalau kadesnya hari ini akan bebas dari jeratan hukum, dan kembali memimpin desa tercintanya.

Penasehat Hukum, Prayogo Laksono, SH, MH, dan Erick Andikha Permana, SH, seusai penundaan sidang putusan terhadap kliennya tersebut dikonfirmasi juga mengaku sedikit kecewa. Karena mau tidak mau kliennya yang sudah dirindukan warga Tarokan ini akhirnya terpaksa harus tetap menunggu kepastian hukum seminggu lagi.

“Seharusnya hari ini Pak Supadi sudah mendapatkan kepastian hukum dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun ternyata harus menunggu lagi minggu depan, karena sidangnya ditunda,” ucapnya.

Menurut Prayogo, penundaan sidang pembacaan putusan tersebut dikarenakan Ketua Majelis Hakim sedang sakit. Sehingga agenda sidang yang sedianya dilaksanakan hari ini dengan terpaksa ditunda.

Seperti diketahui, proses persidangan dengan majelis hakim yang diketuai Guntur Pambudi Wijaya, SH., MH dengan hakim anggota, M. Fahmi Hary Nugroho, SH., MH dan Mellina Nawang Wulan, SH., MH, selalu menjadi perhatian masyarakat luas, karena terdakwanya merupakan seorang kepala desa yang juga digadang-gadang warga untuk menjadi Bupati Kediri masa bakti 2021-2026, dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa parpol besar di Kediri.

Sedangkan pada sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tommy Marwanto, SH dan Moch. Iskandar, SH, terdakwa Supadi dituntut dengan hukuman selama satu tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10 juta. Hal itu dilakukan karena terdakwa dianggap telah terbukti melanggar Pasal 93 junto Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Reporter : Edy Siswanto – Hadi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed