oleh

Sosialisasi Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Tambakrejo Blitar

BLITAR | optimistv.co.id – Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan, kecuali ada perluasan atau pengurangan.

Bertempat di Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Tambakrejo Kabupaten Blitar, beberapa saat yang lalu Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar, serta narasumber dari KSOP Probolinggo dan Sub Koordinator Kesyahbandaran PPN Prigi melaksanakan kegiatan sosialisasi Perizinan Kapal Perikanan.

Kegiatan tersebut dihadiri 30 peserta pemilik kapal berukuran 0-30 GT.  “Penyelenggaran kegiatan sosialisasi dinilai sangat penting karena dengan memiliki dokumen SIUP, SIPI, SIKPI, SIPKP, TDKP pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum (legalitas usaha),” ucap  Ir. Sutjipto Hariono, M.T, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Sementara itu, Abdul Iman S.St.Pi, M.Pi selaku Sub Koordinator Kesyahbadaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi juga menambahkan, bahwa kewenangan provinsi dalam perizinan kapal perikanan SIUP dan SIPI, yaitu pada kapal perikanan dengan ukuran 5-30 GT untuk dokumen SIUP dan SIPI.

“Oleh karena itu, upaya yang dapat diambil adalah mengoptimalkan lapor kedatangan Kapal Perikanan dan keberangkatan kapal Perikanan, kegiatan pelayanan surat, dokumen kapal dan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, Perizinan Dokumen Kapal Perikanan perlu dilakukan secara bersama-sama di tempat dan waktu yang sama oleh seluruh instansi terkait,” terangnya.

Wiyono, S.H selaku Petugas Ahli Ukur Kapal KSOP Probolinggo, menjelaskan, sebelum melakukan operasional penangkapan ikan, setiap kapal wajib dilakukan pengukuran dan harus mengurus kelengkapan pengurusan dokumen kapal . Dokumen kapal perikanan yang perlu dilengkapi sebelum pengurusan SIUP, SIKPI, SIPKP, TDKP, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

“Pemilik usaha perikanan tangkap yang memiliki kapal 6-30GT terlebih dahulu wajib mempunyai dokumen surat ukur kapal, grose akte kapal, pass besar dan sertifikat kelaikan. Sedangkan nelayan kecil untuk kapal <5GT untuk mengurus pas kecil sebelum mengurus TDKP,” tegasnya.

Jadmika Sufiadi S.Pi selaku Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, menerangkan, perizinan kapal digunakan sebagai media pengelolaan laut, pemberian izin usaha adalah salah satu bentuknya.

“Sehingga kita dapat mengatur jumlah kapal penangkap ikan di suatu perairan. Nelayan yang sadar akan proses perizinan dan mengurus izin usaha maupun kapalnya merupakan pahlawan yang kita patut apresiasi,” pungkasnya.

Reporter : Hadi – Muklas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed