oleh

Sekdes Bendosari Dilaporkan ke Polda Jatim

SURABAYA | optimistv.co.id – Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Muji Damai, SS, Senin, 7 September 2020 melaporkan Sundoro, Sekertaris Desa setempat ke Polda Jawa Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 dan atau 372 KUHP.

Kuasa Hukum Kades Bendosari, Saiful Anwar, SH., MH dikonfirmasi membenarkan, bahwa kliennya telah melaporkan Sekdes Bendosari dengan Nomor : TLB-B/669/VIII/RES.1.11./2020/UM/SPKT Polda Jatim.

Dijelaskan Saiful, ketika tahun 2013 Sundoro diangkat sebagai Aparatul Sipil Negara (ASN), tanah bengkok berukuran lima bahu atau tiga setengah hektar yang dahulu sebagai gaji Sekretaris Desa Bendosari tersebut harusnya dikembalikan kepada pemerintah desa setempat.

“Sesuai peraturan dari gubernur, bilamana seorang sekdes diangkat menjadi ASN, harus menyerahkan seluruh bengkoknya kepada pemerintah desa untuk dikelola bersama demi kepentingan masyarakat yang dikomando oleh kepala desa. Namun faktanya sampai saat ini Sekdes Sundoro belum menyerahkan bengkoknya kepada Pak Kades,” jelas Saiful.

Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, sebenarnya Kades Bendosari telah melakukan berbagai upaya dan tidak membuahkan hasil. Sedangkan atas nama Kuasa Hukum, Saiful juga telah memberikan dua kali somasi kepada Sundoro, namun tidak mendapatkan respon sama sekali.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pak Kades Bendosari, Muji Damai, tidak pernah ada respon. Sehingga langkah yang tepat dan salah satu jalan terbaik, terpaksa hanya dengan menempuh jalur hukum,” terangnya.

Saiful menambahkan, kerugian yang dialami Muji Damai atas dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Sekdes Bendosari tersebut sekitar 1 miliar rupiah, terhitung sejak awal Sundoro menjabat sebagai ASN.

“Jelas kerugiannya mencapai sekitar satu milyar, terhitung selama penguasaan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Ini sudah jelas melanggar aturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, baik secara keperdataan atau hukum pidana sudah jelas,” tegasnya.

Reporter : Mahbub

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed