oleh

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun Tahun 2020

MADIUN | optimistv.co.idDPRD Kabupaten Madiun gelar Rapat Paripurna membahas Raperda Perubahan Non APBD tahun 2020, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di ruang rapat DPRD Caruban Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (9/11/2020).

Terkait 4 Raperda Non APBD Tahun Anggaran 2020 atas Nota Penjelasan yang di sampaikan oleh Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, pada tanggal 5 November 2020 lalu. Satu, tentang Raperda Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Dua, Raperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun. Tiga, Raperda Pencabutan atas Perda No.2 tahun 2009 tentang Politeknik di Kabupaten Madiun. Empat, Raperda Perubahan atas Perda No.3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk itu fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun akan menyampaikan pandangan umum terkait 4 Raperda Non APBD TA 2020. Selanjutnya fraksi-fraksi yang menyampaikan pertanyaan atau pandangan umum yakni fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, dan fraksi dari Nasdem.

Selanjutnya laporan pandangan umum dari fraksi Golkar terkait 4 Raperda Non APBD tahun 2020. Satu, tentang Raperda Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, apakah tidak berbenturan dengan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.

Dua Raperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun. Fraksi Golkar sangat mendukung upaya-upaya Pemda dalam meningkatkan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun termasuk di dalam hal penyertaan modal, namun mohon dijelaskan sampai hari ini sudah berapa penyertaan modal yang diberikan Bank tersebut dan berapa jumlah pendapatan hasil daerah yang diterima sejak 3 tahun terakhir dari Bank Daerah tersebut.

Tiga Raperda Pencabutan atas Perda No. 2 tahun 2009 tentang Politeknik di Kabupaten Madiun. Fraksi Golkar sangat mendukung Raperda ini karena sesuai dengan Peraturan Mendikbud No.7 tahun 2020, namun mohon dijelaskan status keberadaan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Madiun saat ini.

Empat Raperda Perubahan atas Perda No.3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Fraksi Golkar mengharapkan agar Pengelolaan Sampah di Kabupaten Madiun benar-benar menjadi skala prioritas daerah, dengan didukung anggaran yang memadai karena sampai saat ini belum sebanding antara anggaran dan wilayah pembuangan di Kabupaten Madiun yang sangat luas.

Berikut laporan pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan terkait 4 Raperda Non APBD tahun 2020. Satu, tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Jaminan hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat dan produktif adalah tanggungjawab pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah No.122 tahun 2016, tentang sistem penyediaan air minum.

Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan peraturan daerah ini setelah ditetapkan agar bisa mengatur lebih jelas tentang hak hidup masing-masing penyelenggara PAM dimasyarakat, karena sebelum ditetapkan regulasi ini penyelenggaraan PAM di sebagian wilayah Kabupaten Madiun sudah dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun Tahun 2020

Dua Raperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun. Fraksi PDI Perjuangan sepakat apabila rencana modal BPR untuk memperkuat mencukupi penambahan modal BPR sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas dasar keuangan, dan juga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya penjelasan yang obyektif atas kondisi eksis lingkup internal manajemen BPR serta perencanaan penggunaan penambahan modal yang target akan dicapai.

Tiga Pencabutan atas Perda No.2 tahun 2009 tentang Politeknik di Kabupaten Madiun. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Perda ini harus segera dicabut karena bertentangan dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Mendikbud No.7 tahun 2020 serta pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan perguruan tinggi swasta.

Empat Raperda Perubahan atas Perda No.3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan Sampah sekarang sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai permasalahan perkotaan saja, tingkat ekonomi, gaya hidup dan jumlah penduduk membuat sampah menjadi permasalahan di semua wilayah di Kabupaten Madiun.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi positif atas sikap tanggap Pemda atas permasalahan ini, dengan perubahan regulasi persampahan walaupun berkonsekuensi pada anggaran ditengah sempitnya viskal akibat pandemi Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan mengajak semua untuk berpikir ideologis dengan mengedepankan secara gotong royong. Serta memberikan sanksi berbagai level dapat dikenakan dalam perubahan Perda No.3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Laporan dan Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD pada dasarnya sepakat dengan ke 4 Raperda Non APBD TA 2020, dimana demi kepentingan bersama khususnya masyarakat Kabupaten Madiun.

Secara terpisah Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menjelaskan, terkait pandangan umum dari semua fraksi-fraksi masih sah kepada Eksekutif, artinya untuk supaya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Eksekutif betul-betul mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.

“Selaku Eksekutif kita sangat berterimakasih kepada Legislatif yang telah memberikan masukkan melalui Pandangan Umum Fraksi, nanti jawaban resmi akan kita sampaikan pada kesempatan di jawaban Bupati,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, dari semua pandangan fraksi-fraksi akan jadi pertimbangan. “Kita pikirkan bersama-sama demi kebaikan masyarakat, empat-empatnya terkait sampah, BPR, Perda Perguruan Tinggi, serta PDAM,” pungkasnya. (Adv)

Reporter : Benny

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed