oleh

Proyek Pengembangan Lahan Pegaraman IV Gersik Putih Diduga Labrak Aturan, Aktifis LSM Sumenep Ancam Akan Gelar Demo

SUMENEP | optimistv.co.id – Proyek pengembangan lahan pegaraman IV, Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dengan leading sektor PT Garam (Persero) Kalianget mulai mendapatkan sorotan tajam dari aktifis LSM Sumenep.

Pasalnya, proyek dengan anggaran sebesar Rp 16.295.000.000 tersebut dinilai melampaui masa anggaran berjalan, 2019 sesuai dengan kontrak yang harus selesai pada tanggal 6 Desember 2019 kemarin.

Namun sampai saat ini pekerjaan proyek tersebut masih berlangsung. Padahal, jika diberi kesempatan (perpanjangan) atau adindum maka diperkirakan hanya 30 hari. Itu sesuai dengan perpres nomor 16/2018 perubahan atas perpres nomor 4/2015.

Hal ini terungkap dalam audensi yang digelar di Wisma PT Garam Kalianget. Jum’at 25 September 2020, sekira pukul 10.00 wib.

Audensi aktifis LSM Sumenep dengan pihak PT Garam Kalianget ini memprotes pekerjaan yang digarap oleh PT Pundi Kencana Makmur.

Namun sayangnya audensi itu tidak berjalan dengan mulus lantaran salah satu aktifis LSM yang diketahui bernama, Bambang Supratman, memilih keluar ruangan, karena PT Garam akan menjelaskan secara detail lewat vidcon.

Sementara ketua LIPK Sumenep, Syaifiddin, kepada media optimistv.co.id., menjelaskan, bahwa pihaknya bersama rekan-rekannya ingin mempertanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pengembangan lahan pegaraman IV yang sampai detik ini masih dikerjakan. Padahal, proyek tersebut dikerjakan sejak tahun 2019 kemarin. “Jadi, sangat aneh hingga menjelang tutup akhir anggaran masih saja dikerjakan,” tuturnya.

Lanjut dia, sangat tidak layak proyek ini jika harus dikerjakan dengan waktu yang cukup panjang. Sebab, meski diadindum, tidak lalu dengan waktu yang cukup lama.

“Kalau mengacu kepada Perpres, perpanjangan 30 hari maksimal 90 hari. Ini mau tutup tahun masih dikerjakan. Enak juga pekerjaan itu,” ucapnya.

Selain itu, sambung dia, pekerjaan tersebut dinilai juga janggal. Karena dalam pekerjaan tersebut tidak disertakan papar informasi yang memuat anggaran, masa kontrak dan lainnya. “Seharusnya papan informasi itu harus jelas, biar tidak terkesan sembunyi. Transparan coba,” paparnya serius.

Ia meminta kepada pihak PT Garam agar persoalan tersebut diperjelas, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya bagi publik. Bahkan jika hal tersebut tidak dieprjelas pihaknya tidak akan segan-segan untuk menggelar demo di depan kantor PT Garam.

“Jika tidak ada kepastian dan kejelasan, maka kami akan menggelar demo ke kantor PT Garam dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Supervisor verifikasi Hukum PT Garam Rizal Choirul Ramadhan menjelaskan, pekerjaan proyek pengembangan pegaraman IV itu tidak mengacu kepada perpres 16, melainkan kepada Peraturan BUMN nomor 8/2019.

“Acuan pekerjaan itu kepada peraturan Menteri BUMN, bukan kepada perpres 16,” katanya melalui sambungan telepon.

Dia menegaskan, pekerjaan itu dikerjakan selama 180 hari, hingga per 16 Desember. Karena belum selesai kemudian dilakukan adindum, perpanjangan selama 320 hari.

“Jadi, saat ini masih masa kontrak. Sebelum dilakukan perpanjangan jelas itu sudah dilakukan kajian kelayakan dan teknis serta lainnya,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan jika proyek tersebut dikawal oleh tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Bahkan, beberapa waktu lalu pihaknya masih turun ke lapangan memantau proyek tersebut bersama tim dari kejati.

“Kami sesuai aturan. Kontrak pekerjaan ini berkahir sampai penandatanganan berita acara terminasi,” tukasnya.

Reporter : Endar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed