oleh

PNS Ketangkap Basah Pungli Bisa Dipecat

oleh : Drs. PUDJO SIGIT SULARSO

optimistv.co.id – Bupati Kediri, H  Hanindhito Himawan Pramana, SH menangkap basah Camat Purwoasri yang diduga melakukan pungutan liar untuk Tunjangan Hari Raya (THR).

Berkat informasi dari masyarakat, atas perbuatan tidak terpuji Camat Purwoasri melakukan permintaan THR kepada pemerintah desa se-Kecamatan Purwoasri.

Hal ini ditemukan sendiri oleh Mas Bup Dhito saat melaksanakan sidak di Balai Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (4/5/2021), saat Kepala PMD sedang mengadakan transaksi atau mengumpulkan uang sejumlah Rp.15 juta rupiah.

Kode pungutan THR dari Camat berinisial M ditindaklanjuti oleh Kasi PMD berinisial D pada rapat dinas tanggal 28/4/2021, yang dihadiri oleh seluruh bendahara desa.

Dalam rapat itu disepakati dari sebanyak 23 desa di Kecamatan Purwoasri masing-masing desa menyetor dana Rp 1,5 juta, namun ada beberapa desa yang keberatan, sehingga kesepakatan ulang sebesar Rp 1 juta.

Kemudian dalam pemeriksaan Inspektorat dan BKD oknum tersebut dikenakan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Camat Purwoasri diberikan sanksi berat, berupa pemindahan dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Sedangkan Kasi PMD Kecamatan diberikan penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun.

Sementara, menurut Soelarso, Pengamat Pemerintahan di Kediri, melihat hasil pemeriksaan tersebut jelas dikenakan sanksi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil, terutama dalam Pasal 3 ayat 9 yang menyebutkan PNS harus bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4 disebutkan PNS dilarang menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapa pun yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya.

Dalam Pasal 13 disebutkan hukuman disiplin berat dijatuhkan pada pelanggaran terhadap larangan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.

Masih menurut Soelarso, selain ada sanksi lain bagi PNS/ASN yang melanggar seperti diatas, dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b dan PP Nomor 11 tahun 2017, dalam Pasal 250 huruf b disebutkan PNS/ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Dalam PP 11 tahun 2017 Pasal 276 huruf c dalam menunggu proses penyidikan PNS/ASN harus diberhentikan sementara dengan uang sementara sebesar 50% dari penghasilan terakhir.

Menurut penulis, pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan pasal KUHP, disamping itu pelaku pungutan liar bisa juga dijerat dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 bulan.

Jika pelaku adalah PNS, dapat dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman 6 tahun. Namun ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar itu bisa dikatakan sebagai korupsi, dengan adanya Pasal 12 e disana dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Pendapat penulis, jika pungutan liar itu mengandung unsur pemerasan, maka hasil pemeriksaan Inspektorat harus melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Maka kita tunggu saja perkembangan dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan BKD atas peristiwa itu yang membuat saya prihatin. Ini merupakan pelajaran berharga bagi para PNS/ASN lain agar tidak terulang lagi.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 82, Jika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak memberhentikan dengan hormat kepada PNS/ASN yang terbukti korupsi, maka Menteri PANRB memberikan pertimbangan agar PPK dijatuhi sanksi melalui Gubernur.

Dengan harapan penyelenggaraan birokrasi bisa bersih dan bebas dari KKN, sesuai dengan SE MenPANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

* Penulis adalah mantan PNS (bersertifikat Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dari Kemendagri)

Tentang Penulis: Optimis TV

Gambar Gravatar
optimistv.co.id merupakan media berita harian online dari PT. Media Optimis Indonesia sebagai pendukung dari Surat Kabar Mingguan Optimis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed