oleh

Persoalan Klasik Pengurusan KTP Elektronik, Dan Belanja Alat Tulis Kantor Disdukcapil Kabupaten Tulungagung Cukup Fantastis

TULUNGAGUNG | optimistv.co.id – Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (2) diharapkan menjadi solusi terjadinya kelambanan dalam pembuatan KTP Elektronik, disamping itu dalam Pasal (1) disebutkan pembuatan e-KTP waktu yang diperlukan satu jam dan paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan bisa diterbitkan dokumen kependudukan.

Salah satu pangkal masalah yang tak bosan sering disebut berulang-ulang adalah kelangkaan jumlah blangko, dan sangat kerap didengar warga ketika melakukan pembuatan e-KTP.
Hal ini sampai didengar dan menjadi bahan pembicaraan kalangan DPRD Kabupaten Tulungagung, terutama dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dimana dalam paripurna penetapan APBD tahun 2021 juru bicara fraksi PDIP menyampaikan agar Pemerintah Daerah Memperhatikan pencetakan KTP dilakukan disetiap Kecamatan.

Dengan maksud atau tujuan menghindari antrean atau kerumunan panjang warga, yang sedang mengurus KTP di kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung.

Setelah diadakan penelusuran lapangan sampai desa/kelurahan bukanya petugas lapangan tidak peduli dengan pengurusan KTP namun mereka melihatnya tidak ada nilai tambah materinya.

Sehingga seolah mereka mengatakan apa untungnya saya mengurusi KTP sampai capek kayak gitu.

Sebenarnya solusinya hanya pada penyelesaian semua Norma, Prosedur, dan Kreteria yang sudah digariskan Permendagri, sehingga
kelemahannya pada sumber daya manusianya untuk mengimplementasikan.

Kadang birokrasi bawah tidak mengarahkan warga ke Disdukcapil namun yang kerap terjadi adalah yang biasa orang sebut adanya “uang pelicin” untuk mempercepat proses.

Dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sendiri, dana belanjanya sebenarnya cukup besar, seperti : belanja alat tulis kantor (KTP-EL DAN KIA) yang tertera dalam kode Rencana Umum Pengadaan : 25897538 tahun anggaran 2020, tertulis volume pekerjaan/uraian pekerjaan : 1 paket Tinta dari sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2020 total pagu Rp 1734700000,-

Disisi lain belanjan cetak (Blangko KIA) dengan kode Rencana Umum Pengadaan : 25898648 tahun anggaran 2020, tertulis volume pekerjaan : belanja cetak (Blangko KIA) dari sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2020 total pagu Rp 600000000,-

Print datacard tipe CR 707, Print Furgo tipe HDP 5000, Print datacare tipe SR 200

Bila kita cermati kedalam Dinas dukcapil dalam sehari, perekaman bisa sampai 55, cetak e-KTP 277, PRR 59, SFE 0, Surat keterangan 0, Sisa blangko KTP 20658, KTP rusak/bakar 189, KIA 0, KK 255, SKPWNI keluar 24 dan masuk 5, Akta kelahiran 71, Akta Kematian 12 Akta nikah 1, dan Akta cerai 0.

Sedang dalam cetak KTP Disdukcapil Kabupaten Tulungagung menggunakan merek Fargo dari Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sekarang Disdukcapil menggunakan merek DataCard dengan mesin CR 707 dan SR 200.

Dimana dengan penggunaan print datacard tipe CR 707 perbandingan film 1 dan Ribon 2, sedang print datacard tipe SR 200 perbandingan film 1 dan Ribon 1, dan bila menggunakan print fargo tipe HDP 5000 perbandingan film 1dan Ribon 3.

Harga satu tinta dipasaran sebesar Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta untuk merek Datacard yang dipakai cetak KTP, sedang untuk cetak KIA hanya sekitar Rp 934.000,- tidak sampai satu juta.

Sementara Plt. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tri Hariadi ketika ditemui di kantornya mengatakan perhari cetak KTP bisa sampai 300 lembar, termasuk cetak KIA.

Ketika disinggung dana untuk pembelian tinta, dia menanya pada stafnya yang ada disampingnya mengatakan “1 tinta merk datacard yang digunakan saat ini harga sekitar Rp 8.000.000”.

“Satu tinta bisa mencetak hingga 500 lembar e-KTP, sedang untuk mencetak KIA tintanya berbeda”, katanya.
Dari dana tersedia hingga Rp 1,7 miliar kalau kita hitung sampai satu tahun hanya sekitar Rp 1,1 miliar itu termasuk cleaner yang dipakai dalam pembersihan pencetakan KTP harganya sangat murah.

Isu administrasi masih menjadi tantangan utama Disdukcapil, dalam tata kelola bahwa jumlah anggaran yang dianggarkan cukup dahsyat membuat masyarakat khawatir soal potensi penyalahgunaannya.

Sementara Rizal pemerhati ekonomi mengatakan,
“Itu kan menjadi beban negara nantinya”, masyarakat tentu bertanya BPK akan memeriksa pemakaian anggaran setelah jalan.

Biar saja Disdukcapil jalan dulu, tapi menurut saya masuk dari awal agar pemetaan terhadap permasalahan itu bisa dini kita ketahui seperti apa, terangnya.

Reporter : Sigit

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed