oleh

Pengisian JPT Kota Kediri Ditenggarai Pesertanya Ada yang Bermasalah

KEDIRI | optimistv.co.id – Setelah melalui berbagai tahapan dari 44 orang pendaftar seleksi terbuka untuk pengisian 9 formasi JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri tahun 2020, sebanyak 27 peserta yang dinyatakan lulus hasil uji kompetensi seleksi terbuka. Sesuai pengumuman panitia seleksi terbuka pengisian JPTP Nomor : 800/1404/419.203/2020 Pemerintah Kota Kediri.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri, Ir. Un Achmad Nurdin, MM dikonfirmasi di kantornya, Selasa (17/11/20) menyampaikan, “Saat ini telah diterbitkan beberapa regulasi terbaru terkait pengisian JPT seperti PermenPAN & RB Nomor 15 tahun 2019, PP Nomor 17 tahun 2020, SE Nomor 52 tahun 2020 dan SE Ka BKN tentang pelantikan melalui virtual. Sehingga terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan pengisian JPT”.

Undang-undang memberikan kebijakan mewajibkan pengisian JPT melalui seleksi terbuka, selain itu menerapkan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN. Sehingga penerapan sistem merit berupa informasi tentang aspek apa saja yang perlu dibenahi dapat dilaksanakan secara efektif.

Banyak Pemerintah Daerah belum menyiapkan prasyarat penerapan sistem merit secara penuh atau optimal, misalnya belum menyusun kualifikasi dan standar kompetensi jabatan, manajemen kinerja belum dikelola secara maksimal, penegakan disiplin belum optimal dan pelanggaran seringkali tidak di proses sesuai PP 53/2010 tentang disiplin PNS dsb.

Ketika disinggung tentang salah satu peserta seleksi JPT diduga ada yang melanggar PP 53 tahun 2010, Un Achmadi menyampaikan, bahwa seleksi JPT yang dilaksanakan berdasarkan real administrasi atau secara legal tidak ada masalah. Karena dokumen yang bersangkutan tidak ada, mesti sudah disampaikan saat ini peserta JPT masih ada bermasalah dengan keluarga.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Plt.Inspektur Inspektorat Edi Darmasto tidak ada ditempat, melalui Sekretaris Inspektorat Yuli Agus di kantornya, menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu menahu masalah itu semua peserta seleksi JPT ada di Plt. Inspektur dan Inspektur jarang berada di kantor Inspektorat. Sementara dari sumber yang lain menyebutkan ASN yang bermasalah hanya dibina tanpa ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sehingga mereka yang bermasalah hanya dipindah tugaskan.

Sementara Komisi Aparatur Sipil Negara sudah melaksanakan sosialisasi pengisian JPT dengan Pemda se Jawa Timur, Senin (26/10/20). Dalam sosialisasi tersebut Asisten KASN bidang pengisian JPT Sumadi, M.Si mengatakan, hukuman disiplin PP 53/2010 tetap dilakukan dalam pengisian JPT, apabila ada PNS yang bertindak tidak sesuai ketentuan maka akan bisa dikenakan hukuman displin ringan, sedang dan berat.

“Begitu dalam hal klarifikasi pemeriksaan harus memperhatikan beberapa yakni : 1) mutlak yang berarti sanksi ditentukan langsung secara tegas, 2) limitatif yang berarti sanksi ditentukan berdasarkan pemenuhan ukuran yang telah ditentukan, 3) dampak yang berarti sanksi memperhatikan dampak yang ditimbulkan,” ujar Sumadi.

Komisi ASN melalui kelompok kerja bidang pengawasan pengisian JPT telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi karena adanya pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bahwa apakah rekomendasi telah dilaksanakan oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian, baik Gubernur, Bupati/Walikota. Disamping itu, untuk mengetahui hambatan yang terjadi serta menemukan solusi agar tindaklanjut rekomendasi oleh Komisi ASN segera dapat direalisasikan.

Reporter : Sigit

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed