oleh

Pengaruh Seleksi JPT Terhadap Kualitas Pimpinan OPD

Oleh : Drs. Pudjo Sigit Sularso

optimistv.co.id – Semakin baik seleksi JPT ( Jabatan Pimpinan Tinggi ) maka pimpinan OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) juga semakin berkualitas, tentu hal ini harus ditunjang dengan pengembangan karier yang baik.

Kinerja pemerintah daerah sangat tergantung pada organisasi perangkat daerah atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan bertugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peranan OPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat penting mengingat bahwa perangkat daerah terdiri dari beberapa unsur yang tugasnya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan koordinasi, pengawasan, perencanaan, melaksanakan urusan daerah serta unsur pendukung lainnya.

Kelancaran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tergantung pada kemampuan OPD yang membidangi, oleh sebab itu setiap OPD seharusnya dipimpin oleh seorang yang berkompeten, sehingga organisasi itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sering terjadi bahwa penetapan seorang pimpinan OPD tidak didasarkan kualifikasi jabatan, sehingga sebagai pemimpin di organisasi tidak layak sebagai pemimpin didalam jabatan OPD. Karena kepemimpinannya dianggap berkualitas rendah.

Oleh karena itu pengisian JPT harus melalui proses seleksi yang ketat dan akuntabel, namun dibeberapa daerah sengaja melakukan pelanggaran agar orang-orang tertentu dapat menjabat sebagai pimpinan OPD.

Hal itu dapat dilihat pengisian jabatan lebih mengandung unsur politis dibanding unsur kepatutan, dimana terkesan dipaksakan tanpa didukung kualitas kepemimpinan bahkan mereka tidak memiliki jejak karier yang baik.

Setidaknya kualitas pimpinan harus didukung oleh dua faktor, yaitu faktor seleksi jabatan dan faktor pengembangan karier yang mekanisme dilakukan secara benar dan efektif.

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pengembangan karier di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 113 dan pasal 114, seleksi harus dilakukan secara terbuka, mulai pengumuman lowongan sampai penetapan tahap akhir. Dimana dalam pasal 120 ayat (4) dinyatakan bahwa panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara obyektif dan transparan.

Selanjutnya pada pasal 120 ayat (5) huruf a seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas sebaiknya harus melampirkan rekomendasi dari inspektorat apakah selama karier pernah mendapatkan sangsi hukuman sedang atau berat.

Bagaimana sistem perekrutan JPT melalui lelang jabatan dapat meningkat akuntabilitas publik, itu tergantung apakah mekanisme dan sistem lelang jabatan itu dilakukan secara benar dan efektif ?
Tidak ada kecurangan selama proses pelaksanaan lelang jabatan tadi.

* Penulis adalah mantan PNS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed