oleh

Musrenbang Membingungkan, APD dan Dewan Bersuara

BLITAR | optimistv.co.id – Asosiasi Perangkat Desa (APD) Kabupaten Blitar,saat hearing bersama DPRD Kabupaten Blitar beberapa hari yang lalu ,mendesak kepada pemangku kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk segera merealisasikan program-program yang telah dihasilkan dari Musrenbang tahun 2020.

Dalam hearing tersebut mereka sepakat  menyuarakan jika tidak segera di realisasikan, seluruh kepala desa yang ada di kabupaten Blitar akan turun ke jalan (demo) dan memboikot agenda tahunan tersebut.

“Tolong  di catat…kami akan lakukan itu kalau tidak segera di realisasikan,” kata Kepala Desa Karangsono Tugas Nanggolo Dili Prasetiono yang akrab di panggil Bagas Karangsono, kala itu.

Suwito Saren Satoto Ketua DPRD Kab.Blitar

Lebih lanjut Bagas menguraikan saat anggota dewan melakukan reses di daerah pilihan (Dapil) masing-masing, kemudian diteruskan dengan agenda pembahasan bersama untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di situlah kata Bagas dugaan adanya konspirasi bagi-bagi anggaran terjadi.

“Hasil Musrenbang sering tergeser dan tidak terealisasi, bahkan ada yang diganti dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) dari konstituen,” tutur bagas.

Sementara di tempat terpisah dan waktu yang berbeda, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menanggapi hal tersebut, bahwa itu tidak benar dan tidak ada kewenangan dewan untuk mengotak at ik hasil musrenbang.

“ Tuduhkan APD itu tidak benar. Kita menyampaikan pokok pokok pikiran DPRD yang itu merupakan salah satu implementasi dari tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi warga yang telah memilih dan mempercayai kami(DPR) untuk memperjuangkan usulan dan unek unek nya..,” tuturnya melalui media washapp pada Minggu (21/3/2021).

Tugas Nenggolo Dili Prasetiono Kades Karangsono

“Lagi pula, kami juga hanya sebatas mengusulkan supaya pokok-pokok pikiran itu di masukan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian diterjemahkan ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di OPD, disitulah kami hanya sebatas membahas besar kecilnya anggaran yang diperlukan,” Sambungnya.

Suwito juga mengungkapkan, belum direalisasikannya hasil Musrenbang 2020 ini karena adanya keterbatasan anggaran. Sementara, kebutuhan belanja terus meningkat tiap tahun. Apalagi sebagian anggaran direlokasi dan refocusing untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Inilah masalahnya..sedangkan untuk menggeser, menunda, atau mempertahankan anggaran sepenuhnya kewenangan Bupati. Kami di DPRD tidak wajib atau harus diajak membahasnya. Akan tetapi kami berharap hasil Musrenbang 2020 yang telah teranggarkan di APBD 2021 untuk tetap direalisasikan, agar fungsi Musrenbang dapat dirasakan hasilnya sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga amanah undang-un dang sekaligus menjaga kepercayaan publik,” pungkas Suwito.

Reporter : Muklas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed