oleh

LKPD Tahun Anggaran 2019 Trenggalek, Raih WTP Ke 4

TRENGGALEK, optimistv.co.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Opini WTP ini merupakan WTP ke-4 yang diraih Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara empat tahun berturut-turut.

Joko Agus Setyono, Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, menyebut Opini WTP ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek karena telah menyajikan laporan keuangan yang wajar, baik, akuntabel dan tepat waktu, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Jatim memberikan opini ini atas LKPD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran DPRD 2019.

” Opini WTP ini merupakan WTP ke-4 yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek secara berturut-turut selama kurun waktu 4 tahun terakhir”, ungkap Joko Agus Setyono, Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/06/2020).

Kepala BPK Perwakilan Jatim, menghimbau agar prestasi yang telah diraih ini agar bisa terus dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.

Penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan ini seyogyanya diserahkan langsung di Kantor Perwakilan BPKP Jatim, namun karena masih masa Pandemi Covid 19 maka hasil pemeriksaan Laporan Keuangan ini diserahkan secara virtual, melalui video conference dan diterima langsung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, H. Samsul Anam, MH.

“Dengan WTP ini maka akuntabilitas keuangan kita bisa kita pertahankan dengan baik. Tentunya bukan berarti sempurna, namun ada beberapa hal yang harus bisa kita tindak lanjuti,” ujar Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Lebih lanjut, ” dari rekomendasi itu, kita diberi waktu 60 hari untuk menindak lanjuti dan kita sudah menyampaikan bagaimana rencana aksinya” imbuhnya.

Selain itu dengan ditemanya hasil LHP ini tentunya mempermudah kita, karena saya sebagai Bupati harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah kepda DPRD, yang harus dilampiri dengan LHP BPK.

Dengan LHP BPK yang sudah turun, tentunya kita siap dan bisa membahas LKPD tahun anggaran 2019 beraama DPRD. InsyaAllah dengan WTP ini pembahasannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD tadi, tidak perlu ada pansus. Semua bisa berjalan dengan mudah dan lancar dan DPR bisa memberikan rekomendasi-rekomendasinya,” tutup Nur Arifin.

“saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, dimana kita telah empat kali menerima hasil audit LHP BPK dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutur Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam.

“Ini sebuah prestasi yang patut dibanggakan dan seyogyanya seperti yang disampaikan oleh saudara Bupati tadi, ini adalah sesuatu yang wajar pemerintah daerah mempertahankan akuntabilitas laporan keuangannya kepada masyarakat,” imbuh Samsul.

Ia berharap dengan WTP ini, semoga tidak hanya sekedar WTP, namun ruhnya betul-betul bisa akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Selain itu hasil opini ini juga akan memudahkan kami untuk mencermati dari opini BPK. Sedangkan bila WDP kita harus membentuk Pansus dan sebagainya, sehingga tahapan-tahapan pembahasan juga lebih banyak lagi. Dengan WTP ini akan memudahkan kita untuk membahas ranperda tertang pertanggungjawaban Bupati Trenggalek tahun 2019, tandas Ketua DPRD Trenggalek ini.

Reporter : Hardi Rangga

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed