oleh

Komisi IV Fasilitasi Audiensi Lanjutan Bersama KRPK dan Gugus Tugas Bantuan Covid 19

BLITAR | optimistv.co.id Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar kembali gelar audensi lanjutan bersama tim KRPK dan Gugus Yugas bantuan Covid-19. Dimana sebelumnya pada 17 November lalu, Komisi IV melakukan rapat bersama gugus tugas Covid 19, dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari KRPK. (2/12)

Perlu diketahui, pada audience sebelumnya KRPK menyampaikan hasil dari kajian dan analisa terkait penyaluran Bansos Covid 19 APBD Kabupaten Blitar tahap 1 dan 2 mengenai daftar penerima bantuan. Tim KRPK dapat dengan mudah mendapat dokumen penerima bantuan dari kota Blitar yang isinya data penerima setiap kecamatan lengkap. Tetapi dari Kabupaten Blitar tidak bisa transparan dalam memberikan data tersebut.

Pada kesempatan hari ini, Sugeng Suroso, Ketua Komisi IV, menyampaikan, sudah melakukan audiensi dengan KRPK. Untuk pendalaman materi juga telah dilakukan dan rapat kerja dengan OPD. Untuk saat ini kita kembali melakukan audiensi lanjutan bersama KRPK dan Gugus tugas dari OPD yang menangani pengadaan sampai penyaluran bansos.

“Beberapa lalu kita sudah audiensi bersama KRPK dan dilanjutkan bersama gugus tugas bantuan Covid-19. Dan sekarang kita mendapat kesempatan audience bersama, disini gugus tugas terdiri dari OPD yang menangani pengadaan sampai penyaluran bansos. Harapnnya dalam audiensi ini segera ada titik temu,” ungkapnya.

Menyambung sambutan dari Ketua Komisi IV, dengan tegas Ketua KRPK, Triyanto kembali mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangannya. Ada beberapa hal yang telah disampaikan bansos, hibah, pasca Covid dan sebelum covid pada audience 17 November lalu. Terkait bansos pihak KRPK ingin mengetahui sistematika bantuan tersebut dan data penerima bantuan.

“Sementara soal dana hibah menurut temuan dilapangan, dana hibah pada tahun 2019 ada beberapa anggaran yang belum terSPJ kan. Sementara menurut aturan dari Permendagri No.33, anggaran tersebut harus segera di LPJkan maksimal tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya. Tetapi faktanya hingga bulan Juni tahun 2020 belum terSPJ kan,” kata Triyanto.

Fahrul dari From Mahasiswa Revolusioner, menyampaikan mengenai hibah dan bansos, ada beberapa hal temuan dari KRPK dan mahasiswa. Dimana pada tahun 2018, ada 11 miliar dana hibah yang belum dilaporkan. Pada tahun 2019 masih ada beberapa dana hibah dan bansos sebelum di SPJ kan.

“Disini kami berusaha mendorong pihak legislatif untuk menggunakan fungsi pengawasannya dalam mengawasi kegiatan tersebut,” kata Fahrul.

Menanggapi pernyataan tersebut, Tuti Komariyati, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan terima kasih atas temuan KRPK. Hal ini menjadi evaluasi OPD agar menjadi lebih baik. Dan jika temuan dari KRPK itu benar adanya, tim dari OPD akan menindaklanjuti.

“Untuk bantuan Covid-19 ada 2 jenis Bansos, bansos dari Provinsi dan bansos dari Kabupaten. Untuk bantuan yang dari Kabupaten berisi beras, telur, sambel pecel, masker dan produk makanan dari UKM. Saat pembagian bansos kita membuat surat edaran kepada Kepala desa apabila ada barang yang tidak sesuai harus segara diganti, asalkan penerima bantuan memberitahu kepada pihak desa,” kata Tutik.

Semenatar Luki dari BPKAD menjelasjab ubtuk hibah dan bansos pra-covid 19, sesuai dengan Perbup tahun 2019 no 24 tentang tata cara penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu kami sampaikan tidak ada penerimaan bansos dan hibah yang belum kita LPJ kan.

“Kami telah melaksanakan sesuai dengan Perbup tahun 2019 no 24 tentang tata cara penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blitar. Perlu kami sampaikan tidak ada penerimaan bansos dan hibah yang belum kita LPJ kan. Semuanya sudah sesuai dengan aturan dan mungkin ada keterlambatan dalam update data,” pungkasnya.

Reporter : Muklas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed