oleh

Kejari Bongkar Kasus Korupsi PD BPR Kota Kediri

KEDIRI | optimistv.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri terus melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan kasus korupsi di kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH dikonfirmasi media Optimis, Rabu, 20 Januari 2021 di kantornya mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan atas laporan pengaduan masyarakat tentang kredit macet atau bermasalah di PD BPR Kota Kediri tahun 2016 sampai 2019.

“Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor Print-55/M.5.13/Fd.1/09/2020 tanggal 22 September 2020, dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan nomorPrint-75/M.5.13/Fd1/10/2020,” katanya.

Dalam pemeriksaan lapangan dan pengumpulan data atau bahan keterangan, dapat disimpulkan bahwa pihak PD BPR Kota Kediri pada tahun 2016 sampai 2019 dalam penyaluran kredit melanggar prinsip kehati-hatian, sehingga terjadi kredit macet atau bermasalah.

“Dengan telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam penyaluran kredit, maka proses Penyelidikan tersebut akhirnya ditingkatkan tahap Penyidikan,” jelas Nur Ngali.

Tanggal 16 Nopember 2020 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-83/M.5.13/Fd.1/11/2020 untuk tindak lanjut, yang mana PD BPR mempunyai modal usaha utama yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Kediri, sehingga modal usaha ini merupakan Keuangan Negara.

“Berdasarkan SOP PD BPR penyaluran kredit diatas Rp. 250 juta harus dengan persetujuan dewan tiga pengawas maksimal sesuai ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan Bank Indonesia,” terangnya.

Kejaksaan dalam penyidikannya pada tahun 2016, lanjut Nur Ngali, pihaknya telah menemukan pengajuan kredit atas nama IR, senilai Rp.600 juta, dimana saat itu Account Offecernya IH.

“Sesuai SOP pengucuran kredit dari tahun 2016 sampai 2019 berakibat Negara dirugikan sejumlah Rp 2.4 miliar,” ujar Nur Ngali.

Ditambahkan Nur Ngali, Kejari juga menemukan bukti bahwa penghasilan nasabah dalam verifikasi fiktif,  dan tidak sesuai kenyataan untuk membayar angsuran setiap bulannya Rp 19 juta selama empat tahun sebagaimana perjanjian.

Disamping itu, juga ditemukan bukti adanya pemberian cash back atau hadiah dari lolosanya pengajuan kredit tersebut.

Dengan Surat B-1891/M.13/Fd.12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 Kejaksaan Negeri Kota Kediri menetapkan IH (Account Officer) dan IR (Debitur) sebagai tersangka.

“Sejak itu dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021,” jelas Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH.

Pemeriksaan kasus dugaan penyimpangan di BPR telah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi, baik dari internal maupun eksternal.

Penyidik Kejaksaan melakukan penggeledahan dan membawa barang bukti satu koper besar ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri guna dilakukan pendalaman penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang telah disita dan dikumpulkan berupa Surat keterangan tersangka IR nomor 431/418.96.08/2016, Surat keterangan dari PT BPR Hamindo Natamakmur Nomor 56/S.Ket/Hanata/VI/2016 tertanggal 16 Juni 2016, Surat pemberitahuan pajak terhutang dan bangunan An.Suwarno, foto copy sertifikat Nomor 3812 An. IR, foto lokasi, tanda terima sertifikat An IR, Surat pernyataan IR, Berita Acara Credit Commite, Analisa kredit BPR, Laporan R/L debitur, Surat persetujuan Kredit, Kartu pinjaman kredit umum, Pengakuan hutang dsb.

Masih menurut Nur Ngali, penyidik masih terus mendalami dan mengembangkan perkaranya, dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan alat bukti yang terus digali masih ada tersangka baru yang lainnya.

Reporter : Sigit

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed