oleh

Jalankan Amanat Undang-Undang, Kanit Obvit Polres Sumenep Lakukan Pengamanan di Beberapa Titik

SUMENEP | optimistv.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Hal itu tertuang dalam Undang Undang No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang Undang tersebut, Kepala Unit Objek Vital (Kanit Obvit) Nasional, Satuan Shabara Polres Sumenep, Ipda, Miftahol Rahman, SH, bersama dengan personilnya melakukan pengamanan di beberapa titik objek vital Nasional, diantara adalah di Bank Jatim, Bank BRI, dll.

Ipda, Miftahol Rahman, SH, menerangkan, bahwa dalam Pasal 5, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

“Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk juga menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional,” demikian kata Ipda, Miftahol Rahman, SH. Juma’at (07/08).

Lebih lanjut mantan Kanit Pidter Satreskrim Polres Sumenep yang akrab disapa I’ib ini menjelaskan, berdasarkan Keppres No. 63/2004, ciri-ciri OBVITNAS adalah sebagai berikut:

A. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;

B. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau

C. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

“Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres diatas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil & gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. Dalam Keppres No. 63/2004 dinyatakan bahwa penetapan obyek keamanan yang masuk dalam kategori obvitnas dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen,” jelasnya.

Ia juga juga memaparkan bahwa, Keppres No. 63/2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Berdasarkan mandat Keppres No. 63/2004 tersebut.

“Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian,” paparnya.

Dikatakan I’Ib, meskipun telah ditetapkannya Keppres No. 63/2004 dan Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih dirasa belum optimal.

“Banyak obvitnas yang belum memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar dengan standar yang telah ditetapkan serta rawan terhadap ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan terorisme yang dapat berdampak serius terhadap keamanan nasional. Selain itu, Polri juga masih dihadapkan pada beberapa kelemahan atau kendala dalam penanganan obvitnas, antara lain adalah :

A. Masih kurangnya koordinasi pengamanan antara pengelola obvitnas dengan Polri, sehingga bila terjadi gangguan keamanan, maka sulit bagi Polri untuk masuk ke lokasi obvitnas;

B. Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan;

C. Pengelola obvitnas masih belum peduli terhadap konfigurasi standar pengamanan;

D. Sistem pengamanan obvitnas masih dibawah standar, sehingga kadang masih terjadi unjuk rasa di obvitnas;

E. Sarana prasarana pengamanan Polri masih terbatas atau belum tercukupi, sebagai contoh belum terpasangnya CCTV;

F. Belum dimanfaatkannya teknologi moderen/ canggih dalam sistem pengamanan:

G. Pengelola obvitnas masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obvitnas,” tukasnya.

Kemudian, sambung I’ib yang kedua adalah Standar Sistem Pengamanan Obvitnas. Obyek vital nasional memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pembangunan nasional serta dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional, sistem politik dan pemerintahan serta keamanan nasional. Dalam Keppres No. 63/2004 disebutkan juga bahwa obvitnas merupakan kawasan/lokasi/ bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

“Mengingat peranannya yang cukup strategis, obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Sedangkan standard sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas,” tukas dia.

Reporter : Endar – Amien

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed