oleh

FGD Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

MADIUN |optimistv.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) mengadakan Rapat Koordinasi Focus Group Discussion (FGD), Integrasi, Sinkronisasi, Sinergitas dan Supervisi Sub Bidang Pemerintahan.

Adapun kegiatan Rakor tersebut dilaksanakan selama 2 hari, dari hari Kamis-Jumat tanggal, 10-11 Desember 2020. Dalam rangka, ‘ Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja – Perangkat Daerah Tahun 2020,” dilaksanakan di ruang rapat kantor Bappeda Caruban Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (10/12/2020).

Pelaksanaan berdasarkan Permendagri RI. No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kabid PPM Bappeda, Ali Chakim, SE, M. Si saat wawancara dengan wartawan

Dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi perumusan  kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah Kabupaten diperlukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun peserta hari pertama dari OPD Inspektorat, Bappeda, Kesbangpoldagri, Satpol PP, BPBD. Hari kedua semua bagian dari lingkup  Sekretariat dengan jumlah peserta sama yaitu 30 orang. Dengan narasumber dari Bappeda Provinsi Jatim bidang Dalev.

Secara terpisah Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Bappeda Kabupaten Madiun, Ali Chakim, SE, M.Si dalam hal ini mewakili Kepala Bappeda, Kurnia Aminulloh mengatakan, pihaknya mengadakan kegiatan dibagi dua hari. “Karena terkait Pandemi Covid-19 harus mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya kerumunan,” terangnya. Jum’at (11/12).

Lebih lanjut Kabid PPM Chakim menjelaskan, kegiatan FGD Koordinasi, Sinkronisasi, Sinergitas dan Supervisi Sub Bidang Pemerintahan, dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020.

“Dimana dasar hukumnya berdasarkan regulasi untuk Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi ini mengacu pada UU RI No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tindak lanjutnya sampai Permendagri No.86 tahun 2017 tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD,” kata Kabid PPM, Chakim.

Kemudian Implementasi Permendagri 86 tahun 2017 terkait dengan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi ini utamanya pada pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 9 dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Di pasal 301 disebutkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 296 mencakup hasil rencana Renja perangkat daerah dan hasil RKPD Kabupaten/Kota.

Peserta rakor FGD di ruang rapat Bappeda

Kabid Chakim menambahkan, time line perencanaan pembangunan daerah meliputi, Perencanaan, Dokumen Perencanaan adalah, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja OPD.

“Untuk Pengendalian RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja OPD untuk pengendalian juga melakukan evaluasi tiga bulanan,” ungkapnya.

Bappeda melaksanakan Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten, mencakup tujuan, sasaran, rencana program, dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Serta menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Untuk kedepannya, Kabid PPM Chakim menyampaikan, sebetulnya kegiatan Evaluasi dan Pengendalian ini merupakan agenda triwulan, nantinya kita mengukur indikator kinerja perangkat daerah masih selaras sesuai dengan RPJMD apa tidak.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut selama dua hari Kasubid Pemerintahan, Bagus Simuntang, SH, M.Hum, mewakili Kabid PPM, Ali Chakim, SE, M.Si, beserta jajarannya.

Reporter : Benny

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed