oleh

Dua Orang Saksi Palsu Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

TULUNGAGUNG | optimistv.co.id – Dua orang terdakwa saksi palsu kasus pembunuhan di Campurdarat Tulungagung divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung bersalah melanggar pasal 263 ayat (1) dan (2) tentang dokumen palsu, Rabu (4/11/20).

Kedua terpidana atas nama Suwignyo dituntut dua tahun enam bulan dan Heru Sumarsono dituntut dua tahun yang tercatat sebagai warga Ngingas Campurdarat, Tulungagung.

“Kesaksian keduanya dianggap berbelit dan telah dianggap meresahkan warga masyarakat, disamping itu keduanya dituntut vonis lebih tinggi karena kesaksian palsu dan melecehkan peradian,” ujar Mujiono, Kepala Pengadilan Negeri Tulungagung.

Pengadilan Negeri Tulungagung

Suwignyo dituntut dua tahun enam bulan lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya dua tahun, sedangkan Heru Sumarsono dituntut dua tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya satu tahun enam bulan.

Kasus tersebut bermula saat keduanya bersaksi atas kasus korban pembunuhan sepasang suami istri Adi Wibowo alias Didik (56) dan Suprihatin (50) warga Campurdarat, di depan Majelis Hakim pada 28 Pebruari 2020 dengan terdakwa Deni Yonatan Fernando Irawan dan Muhammad Rizal Saputra

Kasus pembunuhan itu terjadi pada 5 November 2018, keduanya terpidana Suwignyo dan Heru membuat dokumen palsu untuk terdakwa Deni Yonatan Fernando Iriawan (25) dan Muhammad Rizal Saputra (22) seakan kedua terdakwa tidak berada di Kabupaten Tulungagung saat terjadinya pembunuhan.

Kedua terpidana Suwignyo dan Heru telah membuat alibi bahwa tanggal 11 Oktober 2018, terdakwa Deni Yonatan  Fernando Iriawan dan Muhammad Rizal Saputra telah pergi merantau ke Kalimantan dengan menyelipkan ke register buku desa.

Selanjutnya menghapus nomor-nomor regester yang ada dibawahnya dengan nomor kepergian kedua terdakwa, mereka terpidana dengan leluasa menganti nomor regester desa karena Suwignyo adalah Kasun desa dan Heru merupakan Kasi Pemerintahan desa. “Keduanya mengakui jika keterangan itu tidak benar,” kata Mujiono.

Kasus tersebut terungkap selang setahun kemudian, setelah melakukan pembunuhan mereka terdakwa lari ke Kalimantan.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anik Purwati, dengan keputusan Majelis Hakim dirinya masih pikir-pikir, meski tuntutan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih tinggi. “Karena terpidana Suwignyo juga masih pikir-pikir,” ucapnya.

Upaya hukum banding diatur dalam (KUHAP) pada pasal 67, pasal 233 s/d pasal 243, dari aturan itu dijelaskan hak dari terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan banding, dan tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang.

Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan upaya hukum banding diatur pada pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan, hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan.

Reporter : Sigit

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed