oleh

DPRD Kab Blitar Gelar Rasus Pansus Tukar Guling Aset Pemkab dengan RS An-Nissa

BLITAR  | optimistv.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Muharam Sulistiono yang sekaligus ketua pansus dalam hal tukar menukar tanah aset Pemkab dengan Rumah Sakit An-Nissa, Rabu (30/09/2020), memimpin rasus pada rapat perdana pansus, bertempat di ruang rapat Komisi I gedung DPRD Kanigoro.

Tndaklanjut pembahasan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar di Kelurahan Kaweron, Kecamatan Talun dengan pihak RS An- Nissa sebelumnya telah disetujui antara pihak legislatif dan eksekutif saat rapat paripurna DPRD dengan Bupati Blitar, pada acara pengesahan 5 Ranperda menjadi Perda Kabupaten Blitar 2020-2039.

Lebih lanjut Ketua Komisi I Muharam Sulistiono usai rapat pembahasan mengatakan, karena pansus masih baru terbentuk, maka pihaknya ingin mengkaji lebih lanjut, dan melakukan beberapa pembahasan terkait masalah tukar guling tersebut.

“Langkah selanjutnya kami akan mengundang OPD terkait yang kami jadwalkan pada tanggal 5 Oktober bersama tim aprisial,” ulas M Sulistiono.

Menanggapi pertanyaan awak media tentang sejauh mana proses tukar guling tanah tanah aset tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa secara materi Pemerintah Kabupaten Blitar menukar tanah aset Pemda di Kelurahan Kaweron secara garis besarnya tidak dirugikan, karena luasan tanah milik RS An- Nissa dua kali lebih luas dibanding tanah aset pemkab.

“Namun hanya yang membedakan dari sisi letak tanah aset pemkab berada di tepi jalan poros utama arah Blitar-Malang, sedangkan tanah milik RS An – Nissa posisinya masuk jalan perkampungan,” paparnya.

Kemudian Muharam Sulistiono selanjutnya mengevaluasi bahwa kegiatan RS An- Nisaa ini dengan tukar guling tanah aset pemkab hanya untuk mengejar keuntungan bisnis saja, atau berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat, ini yang menurutnya harus difahami.

“Maka dari itu Komisi I DPRD akan melakukan sidak lokasi untuk pertimbangan dan keperluan tehnis. Kami sangat berharap hal itu akan menambah fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Blitar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Drs. Khusna Lindarti, saat dikonfirmasi menyebutkan, keberadaan tanah aset milik Pemkab Blitar seluas 134 meter persegi total indikasi nilai dalam penggunaan sebesar Rp. 48.508.000 dengan alas hak Surat Hak Pemilikan (SHP), ditukar dengan tanah hak milik PT. An-Nissa Husada atas nama Sri Muntamah dengan luasan 274 meter persegi, dengan total indikasi dalam penggunaan sebesar Rp.83.570.000, dengan alasan hak yang masih status leter C.

“Pemerintah Kabapaten Blitar telah melakukan penelitian dan kajian terhadap permohonan tukar menukar yang diajukan oleh PT. An-Nissa Husada yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 188/526/409.06/KPTS/2018,” jelas Khusna.

Tidak cukup sampai disitu, Khusna Lindarti juga menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, tim merekomendasikan untuk menerima tanah penukar alternatif ke 2 seluas kurang lebih 274 meter persegi dengan nilai sebesar Rp.82.200.000. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Blitar mendapat pengganti yang sepadan, dan lebih luas dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang lebih mahal.

Reporter : Muklas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed