oleh

Double Job, Dua Oknum Perangkat Desa Pagarbatu Terancam Dipidana

SUMENEP | optimistv.co.id – Gonjang-ganjing terkait persoalan oknum perangkat Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, yang diketahui double job (rangkap jabatan) terus mendapat sorotan dari publik.

Bahkan persoalan tersebut nampaknya akan menggelinding ke ranah hukum. Pasalnya, dalam waktu dekat ini LSM Garuda Nusantara (Garnus) Sumenep berencana akan melaporkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum.

Menurut ketua LSM Garnus, Herman Wahyudi, SH, kepada awak media optimistv.co.id., menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengirim surat teguran (somasi) yang pertama sekaligus yang terakhir kepada Kepala Desa (Kades) Pagarbatu agar segera memberhentikan beberapa Perangkat Desa yang diketahui double job tersebut.

“Jika dalam jangka 10 hari, surat teguran (somasi) yang saya kirimkan tidak ada tindak lanjut yang jelas dari Kades Pagarbatu, maka kami tidak akan segan-segan untuk melakukan upaya hukum pelaporan secara pidana, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sebab, lanjut Herman, sapaan akrabnya itu, persoalan ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Karena perangkat Desa yang double job tersebut telah menerima penghasilan (Siltap) dari Pemerintah Desa dan juga tunjangan guru sertifikasi dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2020, yangmana sumber dananya itu sama-sama dari uang negara.

“Jika hal itu tetap dibiarkan maka tidak akan menutup kemungkinan akan menyebabkan kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, saya juga memohon dengan hormat kepada Kepala Desa Pagarbatu agar mengajukan surat permohonan pemberhentian Ketua BPD Pagarabatu kepada Bupati Sumenep.

“Karena ketua BPD Pagarbatu juga doubel job, hal tersebut sudah saya tuangkan dalam surat somasi yang saya layangkan,” imbuhnya.

Sementara Kepala Desa (Kades) Pagarbatu, Imam Daud, saat dikonfirmasi melalui sambungan via telephone selulernya oleh awak media, Rabu 08 Oktober 2020, tidak menampik jika pihaknya memang mendapatkan surat somasi dari Ketua LSM Garuda Nusantara.

“Tapi dalam surat somasi itu perlu diklarifikasi ulang oleh yang bersangkutan bahwa, dalam surat somasi itu tertulis redaksi somasi yang terakhir. Padahal saya tidak pernah menerima somasi pertama dan ke-dua,” ujarnya.

Seandainya, lanjut Kades Dadang, sapaan akrabnya itu, yang bersangkutan (Herman-red) sebelumnya mendatangi saya, maka duduk permasalahannya akan jelas. Karena beberapa perangkat Desa yang doubel job tersebut sudah tidak layakkan lagi sebagai guru sertifikasi sejak tanggal 1 September 2020. Sementara laporan yang diterima oleh pak Camat Saronggi itu tanggal 9 September 2020.

“Dari tanggal itu kan sudah ada perbedaan, dan seharusnya ada klarifikasi terlebih dulu sebelumnya kepada saksi-saksi,” katanya.

Ia mengklaim, bahwa berkas-berkas yang dilayangkan oleh oknum perangkat Desa yang double job tersebut kepada Pemerintah Desa sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ditetaplan oleh pemerintah.

“Berkas-berkas yang masuk itu menurut kami sudah sah. Sehingga kami menerima lamarannya yang pada akhirnya mengangkat yang bersangkutan menjadi perangkat Desa Pagarbatu Sekretaris Desa,” terangnya.

Bahkan ia juga mengaku, tidak tahu jika ke-tiga oknum perangkat Desa itu statusnya sebagai guru sertifikasi. “Pada saat pendaftaran yang bersangkutan tidak pernah memberikan informasi apapun kepada kami,” ngakunya.

Saat disinggung, apakah oknum-oknum perangkat Desa yang double job tersebut sudah menerima penghasilan tetap (Siltap).?

Kades Dadang, mengatakan semua perangkat Desa Pagarbatu telah menerima Siltap dari Pemerintah Desa.

“Kalau Mukhlis Aziz, itu menerima Siltap dari bulan Maret sampai Agustus, sementara Arie Bastian menerim Siltap dari bulan Januari sampai Agustus, karena dia merupakan perangkat Desa lama, dari masa Kades sebelum saya,” tukasnya.

Reporter : Endar

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed