oleh

Dilarang Berjualan, PKL Ajak Hearing DPRD

JOMBANG | optimistv.co.id – Adanya himbaun larangan bagi pedagang kaki lima PKL Kabupaten Jombang untuk berjualan. Sedangkan pasar modern atau swalayan tetap buka, mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan adanya larangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, mengadakan hearing dengan memanggil para PKL didampingi Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) dan Dinas Perdagangan juga Satpol-PP Kabupaten Jombang.

Komisi B DPRD Jombang menyampaikan keluhan para PKL dengan adanya larangan berjualan sedangkan minimarket dan swalayan tetap buka.

“Kita butuh ketegasan, kalau semua boleh buka, PKL harus buka, kalau semua tidak boleh semua juga tidak boleh jangan tebang pilih,” terangnya saat hearing di ruang paripurna DPRD Jombang, Senin (18/5/2020).

Selain itu politisi dari fraksi PKB ini mempertanyakan perubahan surat edaran yang dilihat dari grup WhatsApp.

“Saya lihat surat edaran yang dikeluarkan Sekda, diperkenankan membuka toko, warung itu saya taunya dari grup WhatsApp. Saya menginginkan yang tegas adil secara menyeluruh, kalau dilarang alasannya dan apa dasarnya?, mohon disampaikan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Haris Kabid Ketertiban Umum menjawab bahwa dirinya menyinggung pernah mengusulkan bahwa surat edaran akan menimbulkan gejolak kecemburuan.

“Ada perubahan kebijakan, memang sempat sebelum membuat naskah perubahan sudah menanyakan apa tidak menimbulkan polemik, saat itu,” jawabnya saat hearing.

Disinggung siapa saja tim yang merancang naskah edaran himbauan larangan pedagang untuk berjualan, dirinya enggan menjawab.

“Kita ndak enak sebutkan, tapi pada dasarnya kita sebagai bawahan memberikan masukan – masukan, kalau diterima silahkan kalau tidak ya ndak masalah tetap jika lakukan tugas itu,” akunya usai hearing.

Sementara, Joko Fatah Ketua FRMJ mengatakan bahwa mereka menuntut keadilan agar bisa berjualan.

“Ya para diperbolehkan berjualan, masak toko modern boleh buka, para PKL tidak boleh jualan,” ungkapnya.

Walau tidak diizinkan berjualan, ditegaskan Joko Fattah memang sudah diberikan bantuan oleh Pemkab tapi hanya habis dalam hitungan hari.

“Memang dapat bantuan sembako, lah kalau Keluarganya banyak, mereka bilang sembakonya habis dalam tiga hari. Selanjutnya makan apa jualan tidak boleh, anak nangis minta baju lebaran, kasihan kan, seharusnya pemerintah bisa ambil sikap dan tindakan,” pungkasnya.

Reporter : Budi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed