oleh

Bupati Madiun Peringati Hari Anti Korupsi Secara Virtual Yang Dihadiri Presiden RI

MADIUN | optimistv.co.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/12/2021), memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia 2021 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju, sedangkan kepala daerah dan forkopimda mengikuti lewat virtual. Termasuk Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami didampingi Sekda Tontro Pahlawanto dan pimpinan OPD mengikutinya dari Pendopo Muda Graha, Kab. Madiun dengan menerapkan prokes ketat.

Bupati Madiun H.Ahmad Dawami didampingi Sekda dan Kejaksaan

Presiden RI H. Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh karena itu harus ditangani secara extraordinary pula. Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani penegak hukum juga luar biasa, Polri menangani 1032 kasus korupsi, kejaksaan melakukan penyidikan 1486 perkara korupsi, dan KPK menangani banyak sekali kasus korupsi.

“Beberapa kasus Korupsi besar juga berhasil ditangani. Misalnya kasus Jiwasraya, para terpidana telah diekskusi penjara, 2 diantaranya divonis penjara seumur hidup aset sitaan Rp. 18 trilyun dirampas untuk negara. Dalam kasus Asabri, 7 terdakwa dituntut mulai dari 10 tahun penjara sampai hukuman mati. Dalam penutasan kasus BLBI, Satgas BLBI bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai 110 trilyun,” ungkap Presiden.

Namun, kata Presiden Jokowi, aparat penegak hukum termasuk KPK jangan berpuas diri. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih belum baik. Dalam survey nasional di November masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan mencapai 15,2 persen, dibawah penciptaan lapangan kerja mencapai 37,3 persen. Diurutan ketiga harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen yang harus segera diselesaikan.
“Dan apabila hal tersebut menjadi satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain. Korupsi mengganggu penciptaan lapangan kerja, korupsi bisa menaikan harga bapok,” tandas Presiden.

Disamping itu, kalau dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, rangking indeks persepsi korupsi Indonesia di 2020 masih perlu diperbaiki. Di Asia, Singapura rangking ketiga, brunai rangking 35, Malaysia rangking 57 dan Indonesia masih di rangking 102. “Ini diperlukan kerja keras kita untuk memperbaikinya,” ajak Presiden.

Namun demikian, Presiden tidak menampik jika ada perkembangan yang menggembirakan, sebagaimana data BPS mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat terus naik dan membaik. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi capaian aset recovery dan peningkatan PNBP melalui pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi.

Reporter : Sugeng Rudianto 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed