oleh

Bea Cukai Kediri Mengajak Masyarakat Berantas Rokok Ilegal

JOMBANG | optimistv.co.id – Bagian perekonomian Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Bea Cukai Kediri melaksanakan sosialisasi ketentuan perundang – undangan bidang cukai di ballroom Hotel Yusro Kabupaten Jombang pada Selasa (9/11/202).Pihaknya mengajak masyarakat mengawasi peredaran rokok ilegal yang dijual tanpa pita cukai.

Ikut hadir dalam kesempatan itu, Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, Kepala bagian Pemerintahan, Camat Jombang, Camat Diwek, Camat Jogoroto, beserta Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta para Lurah dari 4 Kecamatan.

Dengan materi tentang memanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ( DBHCHT) bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jombang , narasumber kedua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kediri dengan materi tentang perundang-undangan di bidang cukai dan indentifikasi pita cukai dan ciri-ciri rokok ilegal, sanksi dari pelanggaran terhadap peraturan perundang -undangan di bidang cukai.

Sosialisasi dihadiri oleh Pemkab Jombang

“Pademi covid-19 belum berakhir ,syukur Alhamdulillah kondisi sudah mulai membaik dibandingkan bulan Juli yang lalu, saat ini Kabupaten Jombang masih level 2 sesuai Kemendagri, target kita nanti awal Desember bisa masuk level 1,” tutur Wakil Bupati Jombang, Sumrambah dalam sambutannya.

“Kami mengimbau karena pademi covid-19 belum berakhir harus protokol kesehatan, harus memakai masker agar bisa menjadi contoh dilingkunagan masyarakat,” ucapnya

Lebih lanjut, Sumrambah menambahkan bahwa cukai itu sebenarnya upaya pemerintah berupa pungutan di masyarakat barang-barang meyerupai karakteristik yang telah beredar di masyarakat pengendalian melalui pungutan negara didalamnya cukai, kalau tidak dikendalikan dampaknya ke masyarakat.

“Beredar barang-barang dicek dulu kelayakan edarnya barang pakai cukai, contoh rokok itu layak edar, upaya pemerintah mengamankan dampaknya menurut standard pemerintah, rokok itu diuji standard edar tetapi mengkonsumsinya terbukti juga terdampak oleh karena itu dikenai cukai, dan kendalikan dengan hasil cukai,” tuturnya.

Menurut, Wakil Bupati kondisi saat ini cukai ilegal itu pasti ada niat tidak baik bagi produsen maupun konsumen pasti ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, tapi konsumen nya cari yang murah, oleh karena itu pemerintah selalu mensosialisasi pentingnya cukai demi keamanan.

“DBHCHT ini ketentuanya sudah diatur Kementerian Keuangan 2020 untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya pendapatan DBHCHT memberikan pemasukan pusat diberikan pemerintah daerah,” terangnya.

Ia menambahkan saat ini cukai ilegal dari tahun ke tahun meningkat jadi masyarakat banyak yang belum paham, contoh rokok polos tanpa pita cukai beli diwarung tanpa pita cukai itu kena sanksi hukumnya itu standardnya tidak dijamin pemerintah, ada pita cukainya tetapi pitanya palsu.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Madiun membentuk satgas setiap saat cek keliling pedagang bahwa ini tidak benar.

“DBHCHT tadi peruntukanya untuk kesejahteraan masyarakat 50% uang yang ditransfer dari pemerintah daerah, contohnya bantuan pupuk, bantuan BLT (bantuan langsung tunai) untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, kemudian pelatihan-pelatihan, untuk kesehatan porsi 25% untuk rumah sakit, pengadaan obat-obatan dan lain -lainya, DBHCHT sangat membantu, selain sosialisasi seperti ini, ada tayanngan TV gempur rokok ilegal, baliho-baliho besar itu sumbernya dari cukai,” tutupnya.

Sementara ditambahkan sebagai dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah,kesatu peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 206/PMK.07/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang pengunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau.

Reporter : Budi Tanoto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed