oleh

Bagus, S, SH : Yurisprudensi di Sidoarjo Sama Dengan Kasus Supadi…Hakim Putus Bebas.. ‼

KEDIRI | optimistv.co.id – Kasus yang lagi dialami Kepala Desa Tarokan Kediri, Supadi yang diduga menggunakan gelar yang tidak sah mendapat perhatian dari lapisan masyarakat luas. Salah satunya yakni praktisi hukum Bagus Suswanto S.H.

Menurut Bagus Suswanto, SH, mengatakan, kasus Supadi ini sama persis yang terjadi di Sidoarjo, dan putusan majelis hakim diputus bebas. Maka sebaiknya perkara Pak Supadi itu adalah bebas, kalau tanda tanya..!!?? hakim punya hati nurani, “ucapnya kepada awak media beberapa saat yang lalu. (4/6/2020)

“Cuma pertanyaannya, bedanya, kalau disana (sidoarjo) itu bukan Calon Kepala Daerah, sedang disini, Pak Supadi itu Calon Kepala Daerah, meskipun sekarang sudah mundur. Maka disinilah yang diperlukan nurani hati seorang hakim, “tegas pengacara murah senyum tersebut.

Lebih jauh Bagus panggilan akrapnya menjelaskan, meskipun replik JPU tetap didalam tuntutannya. Intinya menolak pledoi Penasehat Hukum (PH), lalu dijawab oleh PH dengan dupliknya. PH meminta dalam kasus yang sama ada Yurisprudensi di PN Sidoarjo, maka perkara Pak Supadi seharusnya diputus bebas, “bebernya.

Bagus Suswanto, SH, menjabarkan, Yurisprudensi adalah perkara hukum yang sudah pernah diputus dipengadilan. Putusan pengadilan dalam hal ini putusan pengadilan di Sidoarjo, kan membebaskan perkara yang sama dengan Pak Supadi. Pasalnya sama semuanya, yakni melanggar pasal
93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Perlu diketahui majelis hakim yang menyidang kasus ini adalah Guntur Pambudi Wijaya, SH., MH dengan Hakim anggota M. Fahmi Hari Nugroho, SH., MH dan Melina Nawang Wulan, SH., MH. Dengan Jaksa Penuntut Umum Tommy Marwanto, SH dan Iskandar, SH.

Dalam pembacaan tuntutan dakwaan, Jaksa penuntut umum (JPU), Iskandar, SH dan Tommy Marwanto, SH, menuntut terdakwa Supadi selama setahun dan denda sebesar 10 juta. Terdakwa dianggap terbukti melanggar pasal
93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Prayogo Laksono, SH., MH dan Eryck Andhika, SH Pengacara Supadi yakin Kliennya bebas.

Penasehat hukum (PH) terdakwa, Prayogo Laksono, SH., MH dan Erick Andikha Permana, SH.

PH mengatakan, Semua menilai bahwa SE itu mereka hanya mengasumsikan, bahwa para saksi itu mengasumsikan sarjana ekonomi. Jadi tidak ada satupun saksi yang menyakinkan bahwa terdakwa itu sarjana ekonomi. Selama fakta dipersidangan tidak ada saksi yang dirugikan, “tegas pengacara dari Nganjuk tersebut.

Lebih lanjut Yoga menjelaskan, Substansi selama persidangan semua saksi tidak ada yang dirugikan.
Pasal yang disangkakan terhadap Pak Supadi yakni pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 UU No. 12 tahin 2012 tentang Pendidikan Tinggi, “ucapnya.

“Menurut kami, kita didalam pembelaan sudah jelas, bahwa untuk mengupas pasal tersebut kita itu bisa menilai pasal secara lever lux, hanya dibaca pasal apa adanya itu. Tapi karena ini adminitrasi pena law (pidana adminitrasi), pasal satu dengan pasal lainnya harus saling terkait sehingga bisa kami simpulkan. Sehingga hak hukum apa hendak dilindungi didalam pasal tersebut, yakni hak hukum untuk perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan gelar, “jelasnya.

“Jadi apabila Pak Supadi tidak pernah kuliah dan tidak mempunyai ijasah sarjana ekonomi itu tidak bisa dikenakan pasal ini. Karena hak hukum yang dilindungi oleh pasal ini saya adalah hak hukum perguruan tinggi yang berhak keluarkan gelar, “pungkasnya.

Reporter : Hadi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed