oleh

AMBYARR.. ‼.. Isu Sidang Kades Supadi Akan Ada Demo Memalukan dan Hoax.. ‼

KEDIRI | optimistv.co.id – Kabar santer akan ada demo saat sidang kasus Kades Supadi di Pengadilan Negeri Kediri patut diusut oleh pihak berwajib. Pasalnya dalam suasana negara prihatin adanya pandemi virus corona masih ada pihak tertentu menghembuskan berita hoax.

Tampak puluhan aparat keamanan pakaian preman mantau jalannya sidang sampai usai.
Sidang dilaksanakan dengan video teleconference.

Sidang dengan terdakwa Supadi terkait Kasus dugaan penggunaan gelar akademik tidak sah digelar (28/5/2020) sore diruang cakra.

Majelis hakim dipimpin oleh Hakim Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H dengan Hakim anggota M. Fahmi Hari Nugroho, S.H, M.H dan Melina Nawang Wulan, S.H, M.H. Dengan Jaksa Penuntut Umum Tommy Marwanto, S.H.,dan Iskandar, S.H.

Terdakwa Supadi didampingi oleh Prayogo Laksono, S.H, M.H, dan Eryck Andikha Permana, S.H.

Prayogo Laksono, SH., MH, bersama Erick, SH, Pengacara Supadi.

Dalam pembacaan tuntutan dakwaan, Jaksa penuntut umum (JPU), Iskandar, S.H dan Tommy Marwanto, S.H, menuntut terdakwa Supadi selama setahun dan denda sebesar 10 juta. Terdakwa dianggap terbukti melanggar pasal
93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Usai sidang Penasehat hukum (PH) terdakwa, Prayogo Laksono, S.H, M.H dan Erick Andikha Permana, S.H, menjelaskan pada awak media, “Kita semua tahu, sidang yang harusnya hari selasa (26/5/2020) sempat ditunda, karena apa…???. Jaksa penuntut umum belum siap, dengan alasan belum siap tuntutan, itu sudah membuktikan bahwa Jaksa itu dalam hati kecilnya sebetulnya ragu dalam penuntutan, karena apa..???. Fakta-fakta dipersidangan kita semua tahu apa yang terjadi di fakta persidangan, “ucapnya.

“Semua menilai bahwa SE itu mereka hanya mengasumsikan, bahwa para saksi itu mengasumsikan sarjana ekonomi. Jadi tidak ada satupun saksi yang menyakinkan bahwa terdakwa itu sarjana ekonomi. Selama fakta dipersidangan tidak ada saksi yang dirugikan, “tegas pengacara kondang asli dari Nganjuk tersebut.

Lebih lanjut Yoga, panggilan akrapnya menjelaskan, Substansi selama persidangan semua saksi tidak ada yang dirugikan.
Pasal yang disangkakan terhadap Pak Supadi yakni pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 UU No. 12 tahin 2012 tentang Pendidikan Tinggi, “ucapnya.

“Menurut kami, kita didalam pembelaan sudah jelas, bahwa untuk mengupas pasal tersebut kita itu bisa menilai pasal secara lever lux, hanya dibaca pasal apa adanya itu. Tapi karena ini adminitrasi pena law (pidana adminitrasi), pasal satu dengan pasal lainnya harus saling terkait sehingga bisa kami simpulkan. Sehingga hak hukum apa hendak dilindungi didalam pasal tersebut, yakni hak hukum untuk perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan gelar, “jelasnya.

“Jadi apabila Pak Supadi tidak pernah kuliah dan tidak mempunyai ijasah sarjana ekonomi itu tidak bisa dikenakan pasal ini. Karena hak hukum yang dilindungi oleh pasal ini adalah hak hukum perguruan tinggi yang berhak keluarkan gelar.

“Sesuai dengan permohonan pembelaan dan pledoi kami secara runtut dan tegas, harusnya Pak Supadi bebas.

Ditempat terpisah Pak No (57) warga Gebangkerep Tarokan menuturkan, Pak Supadi itu selama menjabat Kades loyal sama warganya. Ribuan masyarakat yang kurang mampu diberi bantuan dan disantuni, “ucapnya.

“Disaat seperti ini, covid 19, sosok Pak Supadi ditunggu warga Tarokan, karena selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi semenjak kena kasus ini masyarakat merasa ikut susah juga, “ujarnya.

Hal senada disampaikan Pak Ni (60) warga Pilangbangu, jika ada Pak Supadi, saat seperti ini tidak kuatir, apalagi ada pandemi virus corona, Pak Supadi pasti ada di depan mikirkan warganya. Lha saat ini sangat terasa ditinggal Pak Lurah. Semoga badai cobaan segera berlalu dan kumpul sama warganya, “pungkasnya.

Reporter : Hadi’08

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed